>Taman Nasional Gunung Merbabu

>


MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR SK.135/MENHUT-II/2004
TENTANG
PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN TAMAN WISATA ALAM
PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG MERBABU SELUAS + 5.725 (LIMA RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR,
YANG TERLETAK DI KABUPATEN MAGELANG, SEMARANG DAN BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH
MENJADI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU
MENTERI KEHUTANAN,
Menimbang :
  1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, diantaranya telah ditunjuk kelompok hutan Gunung Merbabu dengan fungsi hutan lindung dan taman wisata alam;
  2. bahwa kawasan hutan lindung di lereng Gunung Merbabu yang terletak di Provinsi Jawa Tengah selain merupakan sumber mata air bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, juga merupakan habitat flora dan fauna yang dilindungi, memiliki potensi alam dan budaya menarik, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan;
  3. bahwa dengan sistem pengelolaan taman nasional, diharapkan mampu untuk melestarikan dan mengembangkan kawasan taman wisata alam dan hutan lindung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  4. bahwa berhubung dengan itu, untuk menjamin kepastian hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dipandang perlu untuk mengubah fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merbabu seluas + 5.725 (lima ribu tujuh ratus dua puluh lima) ketar, yang terletak di Kabupaten Magelang, Semarang dan Boyolali, Provinsi Jawa Tengah menjadi Taman Nasional Gunung Merbabu dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002;
  9. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Nomor 1777 Tahun 2000;
  10. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
  11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan No. 634/Kpts-II/1996;
  12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 400/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan No. 635/Kpts-II/1996;
  13. Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001;
  14. Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001;
  15. Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001.
Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa TengahNo. 522/11016 tanggal 19 Agustus 2002 perihal rekomendasi calon Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA :  Mengubah Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merbabu seluas + 5.725 (lima ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar, yang terletak di Kabupaten Magelang, Semarang dan Boyolali, Provinsi Jawa Tengah menjadi Taman Nasional Gunung Merbabu.
KEDUA     :  Batas kawasan TamanNasional Gunung Merbabu tersebut di atas, adalah seperti tertera dalam peta lampiran Keputusan ini, sedangkan batas dan luas tetapnya ditentukan kemudian setelah diadakan penataan batas di lapangan.
KETIGA    :  Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas di lapangan atas Taman Nasional Gunung Merbabu.
KEEMPAT  :  Memerintahkan kepada direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk mengatur pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu dengan kolaborasi management dengan melibatkan Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah.
KELIMA     :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta     
Pada tanggal : 4 Mei 2004
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.             
MUHAMMAD PRAKOSA
 
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum & Organisasi,
              ttd.
      Ir. S U Y O N O
    NIP. 080 035 380
Salinan Keputusan
disampaikan kepada Yth.:
  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Dalam Negeri;
  3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  5. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
  6. Gubernur Jawa Tengah;
  7. Bupati Magelang;
  8. Bupati Boyolali;
  9. Bupati Semarang;
  10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
  11. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI;
  12. Direktur Utama Perum Perhutani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s