JAKARTA — Muhammad Jusuf Kalla mengaku tidak pernah memiliki kekuatan dan kekuasaan meskipun pernah menjadi Wakil Presiden RI 2004-2009. Pasalnya, sebagai Wapres ia tidak bisa menandatangani surat keputusan apa pun kecuali keputusan di tingkat Wapres.
Hal itu berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudohoyono dan pimpinan lain, seperti gubernur hingga camat di daerah yang punya kekuasaan.
“Namun, saya mempunyai gagasan untuk membangun berbagai proyek dan program seperti listrik 10.000 megawatt (MW) dan program pengalihan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), yakni minyak tanah dengan gas elpiji. Lalu, bagaimana caranya?” ungkap Kalla saat memberi kuliah perdana pada acara “JK on Leadership”, yang diselenggarakan Universitas Paramadina bekerja sama dengan JK Fellowship Program di Jakarta, Rabu (27/1/2010) siang.
Menurut Kalla, yang bisa dilakukan adalah meyakinkan Presiden Yudhoyono sehingga terpengaruh dengan gagasan untuk menyetujui proyek dan program tersebut. “Oleh karena itu, saya pengaruhi Presiden dengan menyampaikan kebutuhan dan kemampuan daya listrik kita. Karena kemampuan listrik kita kurang, saya sampaikan kalau kita berkampanye dan tiba-tiba listrik mati, maka kita tidak akan dipilih,” papar Kalla.
Dengan cara itu, Presiden akhirnya menyetujui proyek listrik 10.000 MW. “Saya sampaikan waktu itu ‘kita’ berkampanye, karena waktu itu kita berpikiran akan jadi satu dalam kampanye. Kenyataannya juga tidak, kita berpisah,” tutur Kalla sambil terkekeh.
Workshop direncanakan berlangsung dua hari sampai besok. Hari ini acara dihadiri oleh Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan sejumlah tokoh, seperti pengamat politik Bima Arya, pengusaha Sandiaga Uno, Sugeng Saryadi, dan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komarudin Hidayat.
Kabar Palembang 